Menguak Jejak Ali Moertopo dan Dunia Intelijen

(cuplikan dari buku bertajuk “Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974”, Heru Cahyono, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998) Halaman 44-50: 6

ALI DAN DUNIA INTELIJEN

Saya dengar pada tahun 1966, Ali Moertopo ditugasi oleh Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk menjadi perwira penghubung untuk melaksanakan proses rekonsiliasi antara Indonesia-Malaysia. Operasi intelijen ini disebut Opsus (Operasi Khusus). Beserta Kolonel Ali Moertopo waktu itu antara lain Brigjen Kemal Idris dan Asisten I Kopur Kostrad LB Moerdani. Belakangan nama Opsus ini melembaga dan seakan-akan menjadi cap bagi segala kegiatan operasi intelijen, tidak saja di bidang militer, tetapi juga di bidang politik dalam dan luar negeri. [1]

[1] Lihat, Heru Cahyono, Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: dari Pemilu sampai Malari, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992) hlm. 65.

Mungkin lantaran sudah percaya, sekali waktu sebagai Kepala Opsus itulah Ali Moertopo rupanya diserahi lagi tugas oleh Pak Harto, namun kali ini tugasnya ialah rekayasa politik yang dikenal pula dengan sebutan penggalangan (conditioning), rekaya dari atas (engineering from above).

Rekayasa politik pada waktu itu memang mutlak kita butuhkan karena Angkatan Darat menghadapi bahaya selain PKI, kekuasaan Bung Karno, dan juga masyarakat Nasakom. Kita ini saat itu boleh dikata berjuang sendirian, tak ada teman, sementara kekuatan-kekuatan yang anti-PKI –yakni PSI dan Masjumi—jauh sebelumnya sudah dibubarkan oleh Bung Karno.

Sementara dalam rangka memenangkan pemilihan umum 1971, Kino-Kino sendiri, khususnya yang tergabung dalam Trikarya, tidak tampak memainkan partisipasi aktif dalam proses kampanye. Sekber Golkar lebih banyak dikelola oleh kelompok Ali Moertopo, Hankam, dan Menteri Dalam Negeri; khususnya dua yang pertama.

Operasi-operasi Opsus bermanfaat dalam memperkuat Sekber Golkar. Pelaksanaan operasi biasanya dengan jalan interensi ke dalam rapat-rapat atau musyawarah partai, untuk kemudian “memanipulasi” konvensi-konvensi partai yang telah ada untuk menciptakan krisis kepemimpinan, sehingga pada gilirannya pemerintah berkesempatan mendorong kepemimpinan yang dianggap dapat bekerja sama dengan pemerintah. Operasi penggalangan oleh Opsus juga guna menjamin bahwa kelompok-kelompok yang mungkin dapat mengobarkan permusuhan, tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar.

Target pertama adalah partai nasionalis terbesar, PNI. Operasi yang dilakukan Opsus menghasilkan terpilihnya Hadisubeno, menyingkirkan Hardi yang dikenal sebagai pengecam peranan Dwifungsi ABRI. Lalu diikuti dengan rekayasa terhadap partai kecil IPKI dari kelompok nasionalis lainnya, sehingga kongres tahunan pada bulan Mei 1970 menghasilkan pimpinan yang pro pemerintah. Tindakan yang sama juga menimpa PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Kongres 22 Oktober 1970 berakhir dengan kekisruhan besar karena munculnya dua badan eksekutif sekaligus, yang salah satunya memperoleh dukungan dari Opsus. Operasi-operasi serupa dalam waktu hampir bersamaan ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia).

Rekayasa terhadap kalangan Islam juga cukup terkemuka, yakni bagaimana Opsus melakukan rekayasa terhadap Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), wadah aspirasi politik golongan Islam modernis dengan basis masa dari bekas-bekas partai Masjumi. Sementara terhadap Islam tradisional dilakukan penggalangan melalui organisasi massa GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) yang mana selanjutnya secara efektif menggarap massa Islam tradisional untuk ditarik masuk Golkar.

Terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya sejak awal menyadari mengenai kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI –yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI—secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angtakan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrimisme yang amat potensial.

Sehingga policy umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI, dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, sambil secara amat berhati-hati mencegah naiknya sayap Islam.

Tugas Opsus adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan cara mendobrak dan merekayasa sifatnya dalam waktu yang pendek lagi cepat. Misalnya tentang PWI. Kalau PWI waktu itu orientasinya masih ke Bung Karno, maka kita ubah pimpinannya. Seperti itu urusan Ali Moertopo.

Semua partai direkayasa dengan tujuan untuk membangun poros Pancasila, sehingga yang Nasakom dikeluarkan dari semua organisasi yang ada. Pada kondisi saat itu, rekayasa semacam ini tak bisa disalahkan, bahkan walaupun saya tidak terlibat, secara obyektif saya menilai Ali Moertopo sangat besar jasanya, bahwa rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Ali Moertopo memang amat diperlukan. Operasi semacam itu dimaksudkan untuk menata kehidupan politik, khususnya menyangkut pembenahan infrstruktur politik (untuk mendobrak infrastruktur politik yang berorientasi pada ideologi dan golongan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan pola yang diperlukan bagi pembangunan), termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan fungsional. Lha, bagaimana Pak Harto sebagai pemegang SP-11 mampu melaksanakan tugasnyakalau MPR/DPR-nya masih dominan Nasakom? Tentu tidak mungkin. Seperti PNI, walaupun partai tersebut anti-PKI tetapi PNI ada masalah dengan Bung Karno karena memiliki hubungan dekat dengan Bung Karno. Waktu itu PKI juga meniupkan isu bahwa Angkatan Darat mau mengadakan kup terhadap Bung Karno. Akibatnya PNI bukan main curiganya terhadap Angkatan Darat, termasuk kecurigaan yang datang dari angkatan-angkatan lain yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Polri.

Tidak dapat disangsikan lagi, Ali Moertopo adalah tokoh yang berperanan amat penting dalam sukses Golkar pada pemilihan umum 1971, sekaligus membuat pamornya naik di mata Pak Harto. Ia adalah tokoh yang mendapat tugas langsung dari Pak Harto untuk suatu tugas conditioning, dalam konteks pengamanan Pancasila dari bahaya kekuatan ekstrim mana pun. Sejarah kemudian mencatat Opsus-nya Ali memainkan peranan yang menonjol dan disegani sekaligus ditakuti dan dibenci lantaran dianggap sebagai sesuatu kekuatan yang ingin memaksakan kehendak.

Kendati tidak bisa dielakkan timbulnya rasa sakit dan luka di mana-mana, saya akui jasa Ali (dalam konteks tugas conditioning) amatlah besar bagi perjuangan Orde Baru dalam mengamankan Pancasila.

Kecuali lembaga studi tertentu [tds], lembaga kedua yang diperkuat oleh Ali Moertopo adalah Opsus, yang kelak terlihat gejala-gejala semakin berfungsi sebagai intelijen di samping intelijen resmi yang telah ada. Semula, pada permulaan Orde Baru, Opsus mesti diakui bermanfaat dalam menggalang reformasi politik (political reform) guna memperkuat poros Pancasila dan menetralisasi kekuatan Nasakom melalui rekayasa-rekayasa terhadap semua orsospol dan organisasi kemasyarakatan dan profesi.

(tds = tambahan dari saya: yang dimaksud lembaga studi tertentu adalah CSIS)

Selain berfungsi intelijen, Opsus menjadi tempat untuk pengembangan disinformation system yang secara vertikal ditujukan untuk memberi pengaruh kepada penciptaan opini dari pusat pengambilan keputusan politik (centre of political power), yaitu Pak Harto. Manipulasi informasi oleh Opsus ini juga membawa pengaruh secara horizontal ke berbagai lapisan masyarakat dan lapisan kelembagaan. Disinformation system antara lain melahirkan suatu tindakan yang bersifat represif berikut praktek-praktek menghilangkan jejak dengan cara macam-macam.

Ali kelihatan sangat antusias menjalani kehidupan dan petualangan intelijennya. Sebagai Komandan Opsus, ia mengembangkan organisasi tersebut menjadi organisasi intelijen partikelir dengan mengambil alih fungsi-fungsi intelijen dari Bakin (Badan Koordinasi Intelijen). Tersadap kemudian bahwa ia memiliki ambisi-ambisi untuk mencapai posisi puncak di dunia intelijen. Ini merupakan perkembangan menarik dari pribadi seorang Ali Moertopo mengingat ia sebelumnya tidak dikenal berkecimpung dalam intel. Maka ketika ia di Opsus, saya menyebutnya sebagai intel palsu. Intel yang asli adalah Jenderal Sutopo Juwono atau Jenderal Yoga Sugama.

(Saya kurang mengetahui apakah Ali Moertopo pernah mendapat pendidikan intelijen, entah itu di dalam atau di luar negeri. Hanya dengar-dengar ia pernah sebentar belajar intelijen di Bogor pada sekitar tahun 1950-an). [tds]

(tds = tambahan dari saya: yang di Bogor untuk pendidikan dasar, sedangkan yang baru-baru ini diresmikan Megawati adalah sekolah intel untuk tingkat lanjutan, berlokasi di BATAM, diresmikan 9 Juli 2003 lalu).

Bidang garapan Opsus sangat luas meliputi aspek ekonomi, intelijen, sampai melaksanakan penyelundupan bear-besaran. Tahun 1970-an organisasi ini pernah melakukan penyelundupan besar-besaran agar barang di dalam negeri menjadi murah. Waktu itu menjelang lebaran, beberapa kapal masuk dari Singapura menyelundupkan tekstil dan baju jadi.

Di Opsus, Ali Moertopo memiliki sejumlah orang kepercayaan. Tangan kanan Ali di bidang keuangan adalah Kolonel Ngaeran dan Kolonel Giyanto bagian “grasak-grusuk” cari uang. Saudara Giyanto dikatakan yang tahu di mana disimpannya uang-uang Opsus di luar negeri. Bidang operasi Kolonel Sumardan, sementara Kol. Pitut Soeharto bidang penggalangan politik Islam seperti menggarap PPP, NU, dan bekas DI. Di bagian pembinaan umat Islam ini, Pitut membina umat yang belum tergabung dalam suatu organisasi atau mereka yang masih liar. Bekas-bekas Darul Islam, umpamanya, itu urusan Pitut.

Sebagai gambaran mengenai sepak-terjang unsur-unsur Opsus, seorang bekas sejawat Pitut belakangan mengatakan, “Saya tidak senang dengan cara main Pitut, sebab bisa hancur sendiri. Ia terlalu banyak manuver, membohongi orang di sana-sini, tak malu walau ketahuan, air mukanya tetap biasa saja. Saya tidak mau begitu, nanti tidak punya sahabat. Buktinya sekarang, saat sudah bukan apa-apa lagi maka orang enggan menemuinya, sekadar menengok sekalipun.”

Mengikuti pola di dalam pengorganisasian intelijen, keanggotaan Opsus terbagi dua, di samping ada anggota organik (member of the organization) juga terdapat anggota jaring (member of the net). Anggota jaring kurang terikat, bila suatu proyek selesai maka bubar pula mereka, karena yang ada di sini biasanya dengan motivasi mencari uang atau sekedar advonturisme.

Yang termasuk anggota organik Opsus antara lain Pitut Soeharto, Letkol Utomo, Utoro SH. Sedangkan yang tergolong anggota jaring ialah Bambang Trisulo, Leo Tomasoa, Lim Bian Koen, Liem Bian Kie, Monang Pasaribu, Daoed Joesoef, dr. Suryanto, dan banyak yang lainnya lagi. [tds]

(tds = tambahan dari saya: Daoed Joesoef adalah salah seorang pendiri CSIS, dan ketika menjadi Menteri Pendidikan menerbitkan peraturan tidak libur selama Ramadhan, juga merubah tahun ajaran baru dari Januari ke Juli. Liem Bian Khoen dan Liem Bian Khie adalah kakak beradik yang bernama Sofyan Wanandi dan Yusuf Wanandi. Sofyan Wanandi sejak awal Orde Baru menjadi pengusaha, ketika Habibie menjadi presiden, ia sangat kritis. Yusuf Wanandi tetap di CSIS sampai kini).

Abdul Gafur disebut-sebut sebagai salah seorang bekas anggota jaring Opsus dan sempat dekat dengan lembaga studi tertentu, namun belakangan renggang.

Dana untuk Opsus besar sekali dan nyaris tak terbatas, entah dari mana dapatnya, di samping dari “usaha” sendiri yang dilakukan oleh para anggota organisasi, Soedjono Hoemardani juga biasa “mengusahakan” pendanaan bagi Opsus. Jadi kalau sepintas terlihat bahwa Opsus begitu kuat, antara lain berkat kuatnya dukungan pembiyaan. Berapa persisnya anggaran Opsus, kita tidak pernah tahu, tapi yang jelas di bawah Ali Moertopo organisasi tersebut kelihatan kaya-raya dan dana mereka jauh lebih banyak dari yang dipunyai oleh intel Kopkamtib misalnya.

Ali Moertopo dan Dunia Intelijen

(cuplikan dari buku bertajuk “Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974”, Heru Cahyono, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998) Halaman 68-73:10

SUASANA DI BAKIN

Rupa-rupanya benar dugaan orang bahwa sasaran Ali Moertopo ialah menguasai intelijen, sebab disadari Opsus tidak berkompeten melakukan tugas-tugas intelijen. Dengan diangkatnya ia menjadi Deputy Bakin, maka secara perlahan-lahan (creeping) Ali menguasai intelijen.

Ketua Bakin Jenderal Sutopo Juwono terlihat sangat kikuk mengenai bagaimana menghadapi Ali Moertopo sebagai salah satu deputi-nya di Bakin. Ali Moertopo dilukiskan kerap berbeda irama dengan kebijaksanaan atasan ketimbang mendengarkan petunjuk Kabakin Sutopo Juwono. Dalam kaitan ini, Ali kerap berdalih bahwa ia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Situasi ini niscaya menyulut pertentangan yang amat tajam di dalam tubuh Bakin antara yang berafiliasi kepada Deputi III Ali Moertopo dengan yang condong pada Kepala Bakin Sutopo Juwono yang bekerja dengan menegakkan norma-norma intelijen. Terlihat betul bahwa Ali sangat berkepentingan menjadi pimpinan Bakin.

Deputi Bakin kala itu ada empat, urusan penggalangan kebetulan bidangnya Ali Moertopo, bidang security Brigjen Soeprapto (yang kemudian diganti Brigjen Slamet TW), lalu deputi intel luar dan dalam negeri adalah Jenderal Nicklany, dan bidang pendidikan Jenderal Hernowo, serta laporan-laporan intel ditangani Jenderal Samosir.

Dalam ketegangan di tubuh Bakin antara Sutopo-Ali, terlihat bahwa Kolonel Atwar Nurhadi dan Kolonel Suluh Dumadi berafiliasi kepada Sutopo. Deputi I bidang penyelidikan Dalam Negeri, Jenderal Nicklany (almarhum) secara tegas juga mengambil sikap menentang sepak terjang Ali Moertopo di Bakin. Sementara pengikut-pengikut Ali Moertopo antara lain Kolonel Sumardan, Kolonel Marsudi, Letkol Pitut Soeharto, Letkol Alexiyus Sugiyanto, dan Letkol Suhardi Oetomo.

Brigjend Soeprapto (Deputi II Bakin bidang Keamanan, mantan Kasintel Kodam Diponegoro), terlihat enggan melibatkan diri.

Di antara pengikut-pengikut Ali Moertopo di Bakin terdapat sejumlah orang yang kemudian ketahuan sebagai PKI. Salah satunya ialah Kolonel Marsudi, yang ditangkap dan dijebloskan ke RTM pada tahun 1969. Marsudi dikenal pula orang dekat Pak Harto sewaktu Pak Harto masih letnan kolonel memimpin serangan ke Yogya. Sebagai asisten intel Pak Harto, yang pertama kali masuk ke Yogya adalah pasukan Marsudi.

Kalau seorang pemimpin menggunakan dua cara sekaligus, alat yang institusional dan yang free wheelers, harus betul-betul sinkron di antara keduanya.

Di sini situasinya dulu lebih ruwet lagi, mengapa demikian, karena Ali Moertopo juga sebagai salah satu deputi di Bakin untuk urusan penggalangan. Salah satu contoh yang sangat memusingkan Ka Bakin Jenderal Sutopo Juwono adalah ketika Ali punya ide untuk menggunakan orang-orang DI. Ka Bakin Sutopo Juwono melarang, “Jangan, risikonya terlalu besar nanti, sebab orang-orang DI suka macam-macam, karena merasa punya jasa ikut menghancurkan G30S segala macam, nanti mereka bisa menagih janji. Maka lebih baik jangan!”

Tapi Ali tidak nggugu (tidak mendengarkan) apa yang dikatakan atasannya, malah ia jalan sendiri dengan alasan: “Lho, saya tidak di bawah Pak Topo saja kok. Saya juga di bawah Pak Harto langsung, saya bertanggungjawab kepada Pak Harto, jadi tidak perlu semua langkah saya dipertanggungjawabkan kepada Pak Topo. Masalah ini tidak perlu saya pertanggungjawabkan kepada Pak Topo, tapi kepada Pak Harto.”

Ali waktu itu menjabat Asisten Pribadi Presiden dan di samping ia masih mempunyai alat sendiri yang disebut Operasi Khusus (Opsus). Dus, masalahnya Ali Moertopo punya dua topi, dan kadang-kadang Sutopo Juwono merasa kepontal-pontal (selalu ketinggalan), terutama dalam penggalangan politik dalam negeri. Posisi Ali Moertopo sebagai Opsus dan Aspri membuat ia tidak bisa diserang dari mana-mana. Sangat kuat. Bagi kita, kalau melihat Opsus, senantiasa melihat Pak Harto; juga, kalau melihat Aspri ya melihat Pak Harto.

Berani dan suka nekad, serta lebih banyak menuruti kemauan sendiri: itulah Ali! Sehingga banyak sekali kegiatan Ali Moertopo atau bawahannya yang tidak sinkron dengan kegiatan anggota-anggota Bakin lainnya. Langkah-langkah Ali Moertopo menjadi selalu kurang pas dengan apa yang digariskan Jenderal Sutopo Juwono sebagai Ka Bakin. Seperti masalah penggalangan bekas-bekas DI Jawa Barat. Lantaran Bakin melarang, maka yang membina kemudian adalah Opsus. Oleh Jenderal Topo itu dinilai sudah melanggar, karena Ali Moertopo sebagai deputi Bakin tidak lagi mendengarkan kata-kata atasannya.

Para bekas DI semula dibina oleh Kodam Siliwangi supaya mereka jangan melakukan gerakan-gerakan lagi. Tapi sekonyong-konyong ditarik oleh Ali Moertopo ke Jakarta, namun dalam hal ini Kodam Siliwangi tidak bisa beruat apa-apa. Sedari itu hubungan Siliwangi dengan Ali Moertopo menjadi kurang baik.

Mereka yang ditarik ke Jakarta, antara lain anaknya Kartosuwiryo yaitu Dodo Kartosuwiryo, sebagian lagi adalah bekas teman-teman Ali Moertopo di Pekalongan seperti Adah Zaelani [tds] dan Amir Fatah. Hubungan Ali dengan Dodo sudah dibina sejak ramai-ramai Subandrio hendak ditangkap. Sempat terdengan Dodo bersedia berhubungan karena mau dipakai untuk membunuh Soebandrio. (Kelak, mungkin karena pembinaannya yang kurang baik, akhirnya mereka lepas kendali, dan akhirnya menjadi bumerang dan menentang pemerintah, yaitu melalui kasus pemboman BCA dan juga kasus Woyla [tds]. Ibarat Ali Moertopo membina macan, lantas sang macan menjadi besar dan akhirnya memakan “majikan”-nya sendiri).

(tds = tambahan dari saya: yang dimaksud pastilah Adah Djaelani, yang kini menjadi petinggi Ma’had Al-Zaytun)

(tds = tambahan dari saya: Pemboman BCA dan pembajakan Woyla tidak ada kaitannya dengan orang-orang bekas DI, tetapi berkaitan dengan kasus Komando Jihad. Mungkin Soemitro agak bingung membedakan antara Rahmat Basuki (pelaku pemboman BCA 1984) dengan Tahmid Rahmat Basuki putra Kartosoewiryo).

Sejak memasuki tahun 1970-an sudah tercipta suasana yang kisruh, tawur terus, antara intelijen resmi dengan Opsus.

Ketegangan antara Nicklany dengan Ali Moertopo sangat terasa, apa persoalan yang sebenarnya tidak pernah jelas, mungkin karena penggunaan agen. Dibanding hubungan Topo-Ali, ketegangan Nicklany-Ali lebih memuncak dan terasa sampai di permukaan.

Saya dengar ketidaksukaan Jenderal Nick terhadap Jenderal Ali Moertopo karena Ali yang belakangan masuk Bakin telah mengambil langkah-langkah sendiri yang berbeda dengan garis kebijakan Bakin sebelumnya. Pendek kata, dengan masuknya Ali di Bakin, Jenderal Nick merasakan suasana yang agak lain. Perbedaannya terletak pada soal penggalangan-penggalangan, antara lain mengenai penggalangan bekas-bekas DI yang semula dibina oleh Siliwangi kemudian tiba-tiba ditarik ke Jakarta/Bakin oleh Ali Moertopo. Bekas-bekas DI itu diberi uang segala. Teman-teman di Bakin, serta tentunya juga rekan-rekan di Siliwangi yang pernah sempat “berkelahi” dan berperang dengan DI merasa dongkol jadinya, “Bekas-bekas musuh kok dapat duit, kita malah tidak.”

“Lho mereka itu DI, sementara kami ini pernah berperang melawan Adah Zaelani atau baku tembak dengan Dodo Kartosuwiryo. Anak buah atau sahabat kita pernah mati. Lho, mengapa kemudian ketemu di tempatnya Ali Moertopo di Bakin,” demikianlah perasaan yang senantiasa tetap terbersit di kalangan Siliwangi.

Semua di atas kembali membuktikan bahwa struktur yang tumpang-tindih antara yang institusional dengan yang free wheelers memang membikin kacau. Kalau semuanya akur saja, sudah ruwet, apalagi jiak ada ketidakharmonisan yang sedikit banyak dipengaruhi pula oleh watak masing-masing.

Lantaran yang paling keras menghadapi Ali Moertopo di dalam tubuh Bakin adalah Jenderal Nicklany, maka Nick pun jadi sasaran tembak. Sampai suatu ketika Pak Harto membicarakan mengenai rencana pemindahan untuk sementara (almarhum) Jenderal Nicklany ke New York sebagai atase militer. Mengenai soal Nick ini, kita sungguh merasakan bahwa itu merupakan keinginan Ali Moertopo karena Ali kelihatan “berat” menghadapi Nick. Kecuali Nick, di Bakin praktis tidak seorang pun berani berhadapan secara konfrontatif terhadap Ali.

Mengenai rencana pemindahan Jenderal Nick, saya berpendapat hal tersebut bukan urusan saya melainkan urusan Pak Harto, sebab mereka langsung di bawah Pak Harto. Namun, belakangan saya menyesal juga tidak memberi sekadar saran kepada Pak Harto, karena kemudian saya ketahui bahwa Nick cuma menjadi korban dari manuver Ali. Tapi rencana tidak baik Ali baru saya ketahui setelah Nicklany terlanjur dipindahkan, sehingga saya tidak bisa beruat apa-apa lagi.

Dengan maksud menggeser Nick, maka Ali membuat isu bahwa di Jawa Tengah ada gerakan yang hendak mendiskreditkan Pak Harto, di mana tuduhan jatuh kepada Nick. Tersiar kabar bahwa telah beredar isue macam-macam seperti Pak Harto membeli rumah, dan sebagainya. Dilihat urut-urutannya, gerakan tersebut pertama kali dilaporkan melalui Opsus, terus sampai ke lembaga studi tertentu, dan akhirnya dilaporkan ke istana.

Kepala Bakin Sutopo Juwono lantas mengadakan rapat staf dan memerintahkan anak buahnya untuk coba melihat ke Jawa Tengah, apa benar ada gerakan mendiskreditkan Presiden. Tim Bakin pun turun ke lapangan, namun mereka tidak menemukan kegiatan apapun di sana. Dan, memang sebenarnya semua itu cuma karangan, cerita reka-reka yang dibikin oleh seseorang. Itu diperkuat oleh keterangan Jenderal Jayus (almarhum) yang menegaskan bahwa Jawa Tengah aman-aman saja.

Tapi, segalanya sudah terlambat dan terlanjur dipercaya oleh Presiden. Sempat Pak Harto memanggil pula Panggabean, entah apa kaitannya, dan tak berapa lama Nick dipindah ke Washington pada tahun 1972.

Jenderal Topo Juwono pun memprotes Panggabean, dengan mengatakan bahwa kalau memang bersalah, semestinya yang harus disalahkan bukan Nick melainkan Ketua Bakin-nya.

Itulah cara Ali Moertopo untuk menggeser Nicklany. Dalam benak Jenderal Topo mulai muncul pertanyaan mungkinkah cara-cara semacam itu akan digunakan Ali Moertopo untuk memukul sasaran yang lebih besar kelak?

Ali Moertopo dan Dunia Intelijen

(cuplikan dari buku bertajuk “Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974”, Heru Cahyono, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998) Halaman 90-94:15[/i]

INTELIJEN UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Kembali ke soal trick-trick Ali Moertopo, ada sedikit cerita. Kebetulan Sutopo Juwono dan Ali Moertopo sedang di Hankam di mana pas sedang ada rapat. Mereka duduk-duduk tidak jauh dari ruang rapat, sehingga bisa mendengar apa yang dibicarakan. Terdengar bahwa Pak Sumrohadi (almarhum) mau diangkat jadi Puspen Hankam.

Ali Moertopo seolah-olah tidak acuh.

Tapi tidak sampai satu jam, Sutopo Juwono ditelepon oleh Sumrohadi, “Hei benar tidak aku dicalonke karo (dicalonkan oleh) Ali Moertopo untuk jadi Puspen Hankam.”

Seraya tertawa dan geleng-geleng kepala Jenderal Topo menjelaskan bahwa itu urusan Hankam dan bukan urusan Ali Moertopo, cuma kebetulan memang ia mendengar pembicaraan mengenai hal itu. “Kalau soal benar memang benar mau dijadikan Puspen Hankam, tapi tidak ada hubungannya dengan Ali Moertopo. Memang kita dengar pembicaraannya itu, tapi cuma dengar, lho wong kita orang luar kok cuma tamu,” kata Topo.

Jadi semacam itulah gaya Ali yang secara kurang terpuji memanfaatkan dan memanipulasi informasi untuk kepentingan politik dia. Banyak kejadian seperti itu, “He, kamu sudah saya usulkan jadi gubernur,” kata Ali, yang agaknya tahu banyak mengenai pembicaraan sebelumnya karena ia dekat dengan Pak Harto. Ali menelepon mendahului Mendagri yang mestinya paling berwenang. Kalau yang bersangkutan termakan omongan tersebut, maka “ditarik-tarik tali” untuk dianggap sebagai anak buah Ali Moertopo. Yang demikian terjadi di departemen mana-mana, di Deplu, di Depdagri, dan lain-lain. Kalau menurut saya sebetulnya yang paling mendongkol tapi diam saja adalah Mendagri Amir Machmud, lantaran ia “dipotongi” terus oleh Ali Moertopo. Praktek-praktek semacam ini dulu dipakai pula oleh PKI. Umpamanya, mendatangi perwira yang sedang menjalani pendidikan, lantas mengatakan bahwa seusai pendidikan akan dipromosikan. Ternyata PKI sudah memiliki akses ke Adjen/SUAD 3. Dan, memang yang dijanjikan itu benar-benar terjadi, sehingga otomatis perwira bersangkutan akan merasa berhutang budi kepada PKI.

Oleh para bekas anak buahnya Ali Moertopo dikenal sebagai tokoh yang lihai. Abdul Gafur, disuarakan sebagai salah seorang bekas anak buah Ali, sampai-sampai melukiskan Ali dalam operasi-operasinya mirip tokoh kesayangannya Ian Flemming dalam lakonlakon operasi intel James Bond 007.

Yang disebut lihai bisa bermakna positif bisa pula negatif. Kala sisi positif yang mengamuka maka kelihaian tersebut akan memberi manfaat bagi kepentingan umum, bangsa dan negara. Tapi saat sisi negatif yang muncul, maka kelihaian digunakan untuk kepentingan-kepentingan sempit seperti ambisi politik pribadi, kepentingan politik segolongan tertentu dengan cara menebar fitnah atau disinformasi dengan maksud menjatuhkan atau menjegal orang-orang yang dianggap bisa menjadi penghalang.

Ali Moertopo menjadi tokoh yang sulit diterka saat mengatakan bahwa para sarjana yang ada di CSIS sebagai sarjana advonturir. Kurang jelas bagi saya mengapa ia tega memburuk-burukkan pula kawan seiring.

Zulkifli Lubis –yang oleh orang banyak disebut-sebut sebagai bapak intel Indonesia—pun dicap advonturir oleh Ali Moertopo. Ceritanya beberapa anak buah Opsus ketemu Zulkifli Lubis, nah sepanjang pertemuan para anak buah Opsus kelihatan berulang kali mengangguk-anggukan kepala mendengar Zulkifli bicara, entah mungkin didorong oleh rasa kagum atau karena mau menghormati orangtua. Tapi, rupanya Ali Moertopo kurang suka melihat sikap anak buahnya tersebut, maka sepulangnya dari rumah Zulkifli, ia memberi pengarahan, “Eh, untuk apa tadi semua manggut-manggut. Omongan Zulkifli Lubis tidak usah diikuti sebab ia advonturir.”

Namun salah satu modus operasi Ali justru adalah dengan mengumpulkan para advonturir, semua kekuatan ia pelihara termasuk bekas DI/TII. Sebagaimana diakuinya, “Yang advonturir bukan tidak ada manfaatnya, semua bermanfaat.” Atau saat ditanya, mengapa orang-orang bekas Permesta (seperti Kolonel Somba, Kolonel Lendi Tumbelaka, dan lain-lain) dimanfaatkan/dipakai lagi, Ali Moertopo berkilah, “Kalau mereka [para bekas Permesta] itu dilepas akan liar, maka lebih baik kita kandangkan.” Jadi, dalam hal ini Ali terpaku pada teori penggalangan yang menggariskan bahwa tidak ada kawan atau lawan, pokoknya siapa pun kalau menyokong akan dijadikan kawan.

Ali Moertopo memanfaatkan sementara kekuatan-kekuatan bekas Permesta dan bekas DI/TII, dengan pelbagai pendekatan termasuk insentif material. Inilah taktik Ali dalam memupuk kekuatan-kekuatan demi kepentingan politiknya.

Saya tentu saja bertanya-tanya apakah dalam menjalankan teorinya untuk “mengandangkan” para bekas pemberontak itu, Ali juga lapor kepada Pak Harto. Apakah Presiden telah diyakinkan bahwa tindakan tersebut benar, mengingat risikonya yang tidak kecil. Pertanyaan semacam ini pantas dilontarkan mengingat dalam kasus ketegangan di Bakin akibat Ali suka “jalan sendiri” mengumpulkan para bekas DI/TII, ia senantiasa berkelit bahwa tidak perlu bertanggung jawab kepada Ketua Bakin (Badan Koordinasi Intelijen) melainkan kepada Pak Harto.

Menurut informasi yang berhasil saya korek, untuk beberapa kasus Ali melaporkannya kepada Presiden, namun beberapa kasus lainnya tidak melapor. Penggalangan terhadap para anggota DI/TII konon lebih banyak tidak dilaporkan, sebab pada tahun 1978 Presiden diberitakan marah besar menyaksikan ada Komando Jihad yang antara lain sempat membangun DI di Jawa Timur melalui Haji Ismail Pranoto (sering dipanggil orang dengan sebutan singkat: Hispran).

Komando Jihad adalah hasil penggalangan Ali Moertopo melalui jaringan Hispran di Jatim. Tapi begitu keluar, langsung ditumpas oleh tentara, sehingga menjelang akhir 1970-an ditangkaplah sejumlah mantan DI/TII binaan Ali Moertopo seperti Hispran, Adah Djaelani Tirtapradja, Danu Mohammad Hasan, serta dua putra Kartosoewiryo Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmat Basuki. Kelak ketika pengadilan para mantan tokoh DI/TII itu digelar pada tahun 1980, terungkap beberapa keanehan. Pengadilan itu sendiri dicurigai sebagai upaya untuk memojokkan umat Islam. Dalam kasus persidangan Danu Mohammad Hassan [tds] umpamanya, dalam persidangan ia mengaku sebagai orang Bakin. “Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin.” [1] Belakangan Danu mati secara misterius, tak lebih dari 24 jam setelah ia keluar penjara, dan konon ia mati diracun.

[1] Lihat Tempo, 24 Desember 1983.

(tds = tambahan dari saya: Danu Mohammad Hassan dan pasukannya (TII) setelah menyerahkan diri kepada pasukan Ali Moertopo (di Jawa Tengah) kemudian digunakan oleh Ali untuk memata-matai bekas DI/TII. Setiap bulan kebutuhan ekonomisnya dipenuhi Ali Moertopo melalui Giyanto. Salah seorang putra Danu yaitu Helmy Aminuddin, seorang pendiri harakah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin versi Indonesia), yang kelak menjadi komunitas inti Partai Keadilan. Dari sini, ada yang berspekulasi bahwa Partai Keadilan merupakan bikinan intelijen. Hal ini merupakan spekulasi yang menyesatkan. Menurut salah seorang mantan intel Bakin kawan Danu yang kini masih hidup, intelijen memang “mendirikan” partai tapi yang jelas bukan Partai Keadilan)

Pemanfaatan kelompok bekas-bekas DI/TII agaknya memang dianggap menguntungkan. Melalui pola “Pancing dan Jaring” [2} para bekas DI itu dikumpulkan lantas dikorbankan (dikirim ke bui) melalui sebuah peristiwa yang semakin mengesankan bahwa Islam senantiasa berkelahi dengan ABRI, senantiasa memberontak, supaya timbul rasa alergi terhadap Islam.

[2] Salah satu teori yang biasa dipraktekkan dalam dunia intelijen yang artinya mengajak orang untuk ikut dalam sebuah proyek, tapi orang yang bersangkutan kelak akan dijerumuskan atau dikorbankan.

Kelak semua rekayasa dan kerusuhan politik akan terjadi dengan memanfaatkan para bekas DI/TII yang telah digalang itu (“dipancing dan dijaring”): Peristiwa 15 Januari dengan mengorbankan kelompok Ramadi (Ramadi sendiri santer diberitakan mati secara misterius di RSPAD Gatot Subroto), Peristiwa Komando Jihad yang antara lain membawa kematian pada diri Danu Mohammad Hassan, Peristiwa Lapangan Banteng, Peristiwa Woyla. [tds] Alhasil, semua kerusuhan itu pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen.

(tds = tambahan dari saya: Peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla, merupakan keberhasilan provokasi Najamuddin, intel Bakin yang menyusup ke dalam jama’ah Imran).

Semoga tulisan mengenai Ali Moertopo dan Dunia Intelijen bermanfaat

sumber //swaramuslim.net/